"Inilah pekerjaan saya. Jadi buruh sekop pasir dan terkadang jadi buruh bangunan. Apapun pekerjaan saya ambil, yang penting bisa menghidupi istri dan kelima anak," ujarnya usai membantu seorang ibu menaikkan ember ke atas kepala, Rabu (8/10).
Pria berpakaian putih lusuh dan memakai topi klangsah ini mengaku tidak memiliki pilihan. Ia hanya protolan kelas IV SD. Sehingga tidak ada perusahaan menerimanya sebagai pekerja. Sebagai umat Hindu Bali, setiap 15 hari sekali ia harus membuat sarana upakara. Semuanya itu membutuhkan dana sedikitnya Rp 50 ribu.
"Sangat susah jadi orang Bali. Tidak hanya memenuhi kebutuhan ritual, juga harus bisa menyekolahkan anak. karena itu saya tidak pernah memegang uang seperser pun," ungkapnya.
Istri Bawa juga bekerja sebagai buruh serabutan. Empat anak masih mengeyam pendidikan sembilan tahun. "Beruntung anak paling besar sudah bekerja di pariwisata. Sedikit tidaknya bisa meringankan beban saya," ucapnya.
Perekonomian warga Banjar Penusuan tidak merata. Sekretaris banjar setempat, I Made Suweca (63) mengatakan hanya ada dua persen penduduk sebagai pekerja serabutan.
"Lebih banyak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wirausaha," ungkapnya. Dari tahun 1980 an warga Banjar Penusuan sudah mengeyam pendidikan strata satu (S1).
Ditemui di SMPN 1 Tegalalang, Kelian Dinas Banjar Penusuan, Pande Made Sudana mengatakan banjarnya setiap tahun mendapatkan profit Rp 38 juta dari art shop dan Rp 4 juta per tahun dari TK yang dikelola banjar.
"Saat odalan warga tidak keluar dana apapun. Sebab semua bersumber dari kas banjar. Itulah yang bisa banjar lakukan untuk meringankan beban keluarga kurang mampu," ujar Kelian Dinas itu lalu tersenyum.
Pemabuk tak Boleh Masuk Pura
Sebagian besar warga banjar berpendidikan S1 dan S2. Hal ini berdampak positif bagi kemajuan Banjar Penusuan. Ide-ide meringankan beban warga saat menjalankan kewajiban sebagai penganut agama Hindu datang dari kaum terdidik itu.
Sembari bersandar di bale bengong, Sekretaris Banjar Penusuan, I Made Suweca mengatakan satu di antara ide tersebut adalah sistem ngaben kolektif.
Selisih biaya antara ngaben kolektif dan pribadi sangat terasa. Dalam ngaben kolektif, setiap pemilik sawa mengeluarkan dana Rp 5-8 juta. Sementara ngaben pribadi Rp 15-80 juta.
"Ini tergantung tingkatan yang mereka ambil. Kalau ngaben pribadinya mengambil tingkat utama, bisa sampai Rp 80 juta. Kalau kolektif sih tetap segitu, antara Rp 5 sampai Rp 8 juta," ungkapnya. Penerapan sistem ngaben kolektif ini sejak tahun 1990-an.
Tidak hanya membuat adanya sistem ngaben kolektif. Mereka juga telah menghapus budaya minum minuman keras (miras). Kelian Dinas Banjar Penusuan, I Made Sudana mengatakan pihak banjar atau desa adat membuat suatu awig-awig yang sangat ditakuti para peminum.
"Kalau sedang mengonsumsi miras, maka tidak diperbolehkan masuk ke area pura. Kalau melanggar, akan kena banten pecaruan (upakara penetralisir aura negatif) dan denda uang kepeng. Jumlahnya tergantung berat ringan kesalahan," ujar pria yang menjabat sebagai Ketua Komite SMPN 1 dan SDN 1 Tegalalang itu.
Pria yang saat ditemui tengah memakai pakaian adat Bali ini juga mengatakan dengan banyaknya kaum terpelajar di banjar, membuat pihaknya mudah mengarahkan warga pada tujuan positif.
"Saat ada pemasalahan juga bisa cepat teratasi," ungkapnya.
Nama Banjar di Zaman Kolonial Belanda
Suara air di sebelah timur dan barat Banjar Penusuan, Desa Adat Tegalalang sudah tidak terdengar lagi. Nyanyian burung gereja di atas ranting pohon yang menjadi musik pengiring ibu rumah tangga memasak di dapur tradisional kini telah tergantikan oleh suara knalpot kendaraan.
Tanah persawahan yang memberikan kesejukan saat padi petani berwarna kehijauan pun sudah diganti menjadi art shop yang menjajakann hasil kerajinan tangan.
Ditemui usai menyapu halaman sanggah (tempat suci keluarga), penglingsir Banjar Penusuan, I Wayan Kanca menuturkan bahwa puluhan tahun lalu wilayah Banjar Penusuan adalah hutan belantara yang diapit sungai. Hal ini menyebabkan tanah menjadi subur. "Apapun ditanam pasti jadi," ujarnya, Rabu (8/10).
Wilayah yang subur ini membuat klan-klan yang ada di Bali, di antaranya Pasek Dukuh, Arya Batu Letang, Arya Pengalasan, Gegel dan lainnya menetap di wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, klan yang menetap mulai membentuk kelompok atau sekarang disebut banjar.
Beberapa bagian hutan dibabat dan dijadikan lahan pertanian. Oleh karena itu, sebagian besar warga memiliki tanah sawah. "Sebab tanah ini bukan milik satu klan. Tapi milik bersama. Karena itu setiap rumah punya sawah," ujar pensiunan guru SDN 6 Sebatu tahun 1996 itu.
Hamparan tanah persawahan ini, dalam mitos Hindu Bali, pernah dimanfaatkan raksasa Mayadenawa saat melarikan diri dari kejaran Bhatara Indra. "Di sini Mayadenawa merubah wujud menjadi susuh atau kakul (keong). Karena nama banjar ini Penyusuhan," ucapnya.
Kolonialisme Belanda tahun 1920 telah mengubah nama banjar ini menjadi Penusuan. "Entah apa alasannya, saya tidak tahu. Cerita ini saya dengar dari penuturan orang tua yang sedang kongko-kongko. Saat itu masih zaman Presiden Soekarno,"ungkapnya.
0 comments:
Post a Comment